TANGERANG (8 Oktober): Sejumlah calon anggota legislatif (caleg) Partai NasDem dari berbagai tingkat pemilihan di Banten mendeklarasikan front caleg antisuap dan money politics.

Deklarasi itu mereka ungkapkan dalam sebuah acara di Alam Sutra, Tangerang, Senin (7/10) malam. Para caleg yang mencanangkan front antisuap dan politik uang itu adalah Hermawi Taslim (caleg DPR-RI dapil Banten 3), Tasril Jamal dan Guru Manurung (caleg DPRD Provinsi Banten), Djunaedi Saragih dan Husrini Hamzah (caleg DPRD Kota Tangsel dan Kota Tangerang). Di hadapan 20-an wartawan media cetak dan electronik, Taslim menggambarkan situasi kenegaraan  saat ini yang secara defakto
Selengkapnya...

JAKARTA (8 Oktober): Partai NasDem menegaskan semua lembaga negara harus diawasi sehingga tidak ada lembaga yang merasa bebas dari pengawasan. Mahkamah Konstitusi dengan perannya yang sangat besar harus juga diawasi sehingga tidak mudah menyimpang.

Ketua Bidang Politik Pemerintahan DPP Partai NasDem, Akbar Faisal  mengemukakan itu di Jakarta Senin (7/10) mengomentari keinginan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Mahkamah Konstitusi terkait rekrutmen calon hakim konstitusi serta pengawasan MK.   Dalam kaitan dengan pelaksanaan hak dan kewenangan MK menyangkut penyelesaian sengketa pilkada, KPK menangkap Ketua MK Akil Mochtar pada pekan lalu (2/10) karena diduga menerima
Selengkapnya...

JAKARTA (8 Oktober): Partai Nasdem menilai Indonesia memerlukan terobosan baru dalam memperbaiki sistem kebangsaan dan kenegaraan termasuk menata kembali proses pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh masyarakat.

Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengemukakan itu di Jakarta Senin (7/10). ‘’NasDem mendukung penghapusan pilkada dan mengembalikannya ketangan DPRD.Terlalu banyak waktu, energi dan biaya yang terbuang tanpa adanya hasil yang optimal dari penyelenggaraan pilkada,’’ kata Surya.   Menurut dia, para kepala daerah yag dipilih rakyat secara langsung tidak serta merta membuktikan kualitas dan integritas orang yang terpilih. Hal itu terbukti dengan begitu
Selengkapnya...

JAKARTA (5 Oktober): Fenomena Golongan Putih (Golput) dalam proses pemilu di Indonesia semakin parah yang ditandai dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih dalam pemilu. Gejala itu sangat kentara pada partisipasi masyarakat dalam setiap pemilukada. Karena itu KPU harus kreatif sehingga masyarakat kian tertarik menggunakan hak pilih dan dengan demikian angka golput pun bisa ditekan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan bahwa fenomena golput merupakan problem laten dari tahapan demokrasi di negeri ini. Beberapa faktor diyakini menjadi penyebab  meningkatnya jumlah golput di Indonesia.   "Kita seolah-olah menghadapi problem laten tentang daftar pemilih. Ini sebenarnya mengenai tingkat partisipasi publik dalam memilih dan terhambat dalam tahapan administratif. Ketika mereka tidak terdaftar, mereka
Selengkapnya...

BUOL (4 Oktober): Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Tengah (Sulteng) Ahmad Ali hari Jumat (4/10) melantik 11 Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan Partai NasDem se Kabupaten Buol.

Dalam sambutannya Ahmad Ali mengatakan konsolidasi pelantikan DPC se Kabupaten Buol merupakan kewajiban sebagai organisasi partai politik. Partai NasDem dilahirkan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Dengan melihat kondisi bangsa saat ini yang karut marut serta rakyat dalam kegelisahan, kehadiran Partai NasDem harus bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dia berpesan kepada semua pengurus, baik DPD maupun DPC serta para simpatisan Partai NasDem di Kabupaten Buol untuk
Selengkapnya...

JAKARTA (4 Oktober): Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bobroknya penegakan hukum di negeri ini. Kasus itu harus menjadi titik balik untuk meninjau kembali kewenangan MK dalam menangani sengketa pemilukada.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem, Ferry Mursyidan Baldan, di Jakarta hari Jumat (4/10) mengatakan kasus dugaan suap Akil Mochtar terkait sengketa dua pemilukada yakni Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak, Banten harus menjadi momentum untuk melakukan instrospeksi mengenai fungsi MK terkait pemilukada. ‘’MK sebaiknya kembali ke fungsi dan tugas awal yakni mengadili proses penghitugan rekapitulasi suara, bukan proses akhir sengketa pemilukada
Selengkapnya...

JAKARTA (4 Oktober): Kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar masih menuai reaksi. Sekjen DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella, mengatakan, penangkapan Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum.

"Ini adalah peristiwa paling luar biasa di penghujung tahun 2013 ini. Ini bukan operasi tangkap tangan (OTT) biasa, tapi luar biasa karena AM adalah Ketua MK yang dianggap benteng terakhir dari penegakan konstitusi Indonesia," kata Rio di Jakarta, Jumat (4/10). KPK pada Rabu (2/10) malam menangkap Keetua MK Akil Mochtar di rumah dinasnya di Jakarta. Dia diduga menerima suap dalam dua kasus pemilukada yakni pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah serta Kabupaten Lebak,
Selengkapnya...

JAKARTA (4 Oktober): Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengatakan dirinya tidak terkejut atas tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Surya, bangsa Indonesia sedang menghadapi proses demoralisasi berkelanjutan.

Aspek kehidupan yang runtuh, menurut Surya Paloh, adalah aspek penegakan hukum dan moralitas penyelenggara negara. "Kepercayaan masyarakat semakin hari menurun, tidak menaruh rasa hormat kepada institusi resmi termasuk penyelenggaranya," ujar Surya Paloh dalam wawancara dengan Metro TV, Kamis (3/10) yang dikutip Metrotvnews.com.   Seorang Akil Mochtar dengan seluruh komitmen dan janjinya beserta sumpah jabatan akan berusaha menjaga MK sebagai benteng hukum bagi keadilan.
Selengkapnya...

JAKARTA (4 Oktober): Keputusan DPR kerap bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Di saat masyarakat menentang kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dewan justru mendukung.

Komisi I DPR dalam rapat dengar pendapat dengan KPU, Lemsaneg, Badan Pengawas Pemilu, serta beberapa unsur lain pada Kamis  (3/10) memberikan dukungan atas kerja sama KPU-Lemsaneg itu. Namun Bawaslu mengingatkan agar kerja sama tersebut benar-benar transparan. ‘’Komisi I memberi apresiasi atas kerja sama KPU dan Lemsaneg. Komisi I akan melakukan fungsi pengawasan terhadap semua mitra kerja KPU,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfud Sidik saat membacakan kesimpulan
Selengkapnya...

JAKARTA (4 Oktober): Setelah berbulan-bulan membahas revisi UU No 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan tidak mengalami kemajuan, akhirnya Badan Legislasi (Baleg) akhirnya memutuskan menghentikan pembahasan revisi UU tersebut. Dengan demikian pemilihan presiden (Pilpres) 2014 tetap menggunakan UU No.42/2008.

Ketua Baleg Ignatius Mulyono mengatakan pembahasan revisi UU Pilpres dihentikan karena waktu pembahasan sudah terlalu mepet. ‘’Diputuskan pembahasan penyusunan draf RUU tentang Perubahan atas UU No.42/2008 dihentikan. Waktunya sudah tidak cukup,’’ kata Ignatius memberi alasan ketika memimpin rapat Baleg di Senayan, Jakarta, Kamis (3/10). Keputusan Baleg itu berarti menegaskan kembali bahwa calon presiden dalam Pilpres 2014 hanya boleh diajukan partai atau gabungan
Selengkapnya...