JAKARTA (14 Oktober): Calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Partai NasDem memberikan sejumlah bantuan untuk korban kebakaran di RW 13 Kelapa Gading Jakarta Utara.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan Ketua DPD Nasional Demokrat Jakarta Utara Hasan Basri yang juga caleg DPR RI Partai NasDem kepada Ketua RW 13 Kelapa Gading di Kelapa Gading, Senin (14/10) sore. Bantuan tersebut berupa mis instan, air mineral, selimut, pakaian obat-obatan serta sejumlah kebutuhan lainnya. Menurut Hasan Basri, bantuan tersebut sebagai simbol kepedulian antarsesama dalam meringankan beban para korban kebakaran. Dalam penyerahan bantuan tersebut juga dihadiri
Selengkapnya...

JAKARTA (11 Oktober): Masyarakat di sekitar wilayah Pegunungan Jayawijaya, Papua menegaskan keinginan untuk menjadi bagian dari agen perubahan atas visi-misi restorasi yang diusung Partai NasDem.

Penegasan itu disampaikan perwakilan tujuh suku di sekitar Pegunungan Jayawijaya dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Jakarta, Kamis (10/10). Kepala suku Moni, Kabupaten Intan Jaya, Gad Kobogau mengatakan dia bersama tiga rekannya yang menemui Surya mewakili suku yang berada di Pegunungan Jayawijaya yaitu Suku Dani, Moni, Amungme, Kamoro, Paniai, Me, Damal dan Duga. Melalui penerjemah karena mereka sulit berbahasa Indonesia secara fasih, para kepala suku itu
Selengkapnya...

SIBOLGA (10 Oktober): Meski tarif listrik terus naik, listrik masih saja biyarpet di sejumlah tempat, termasuk di Sibolga, Sumatra Utara. Bahkan di daerah tersebut terjadi pemadaman sepihak hingga tiga kali dalam sehari.

Calon anggota legislatif (caleg) Partai NasDem daerah pemilihan Sumatra Utara II Edwin Pamimpin Situmorang mengaku terganggu dalam kegiatan sosialisasi calegnya akibat pemadaman itu. Tidak hanya Edwin, Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk pun menghujat PLN  karena aktivitas kantor pemerintahan serta rumah ibadah terganggu. Edwin Pamimpin di Sibolga hari ini (10/10) merasa kesal karena PLN yang masih saja biyarpet mengakibatkan kegiatan sosialisasi sebagai caleg terganggu. Dia berharap
Selengkapnya...

SIBOLGA (10 Oktober): Ribuan warga Sibolga, Sumatra Utara khususnya dari marga Situmorang Boru Bere menyambut meriah salah satu calon anggota legislatif (caleg) Partai NasDem Edwin Pamimpin Situmorang dengan tarian tortor dan persembahan ulos sebagai tanda kebulatan tekad memenangkan caleg semarganya itu.

Edwin adalah caleg dari daerah pemilihan Sumatra Utara II itu hari ini (10/10) secara resmi datang ke Sibolga selain menyosialisasikan diri juga membentuk tim pemenangan Partai NasDem Kota Madya Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tegah. Ribuan warga dari marga Situmorang Boru Bere se Kota Sibolga dan Kabuaten Tapanuli Tengah menghadiri acara sosialisasi itu di gedung Bagas Godang,Kecamatan Sibolga Utara. Menurut Edwin, menjelang Pemilu  2014  berbagai upaya telah dilakukannya
Selengkapnya...

JAKARTA (10 Oktober): Kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) terus menuai kecurigaan baik dari masyarakat maupun peserta pemilu. Lemsaneg adalah lembaga intelijen sehingga apa urgensi kerja sama itu?

Purnawirawan Jenderal TNI bintang dua yang kini anggota Komisi I DPR Tb Hasanuddin mengatakan kerja sama KPU-Lemsaneg itu penuh dengan kejanggalan. Sebagai salah satu lembaga pertahanan negara, tugas utama Lemsaneg ialah memproteksi berita dan informasi khususnya menyangkut keamanan negara. ‘’Ini lembaga semimiliter. Dua per tiga stafnya dididik secara militer. Jadi Lemsaneg itu lembaga untuk mempertahankan negara, bukan untuk KPU,’ kata Hasanuddin di Jakarta Rabu
Selengkapnya...

JAKARTA (10 Oktober): Kegagalan otonomi daerah sejak reformasi terutama disebabkan lemahnya kapasitas pemimpin atau penyelenggara daerah sebagai imbas dari tidak selektifnya partai politik mengusung kandidat kepala daerah.

Kegagalan itu ditandai dengan banyaknya kepala daerah tersangkut masalah hukum. Cacatan Kemendagri menyebutkan tidak kurang 309 kepala daerah kini berurusan dengan hukum karena tersangkut korupsi. Korupsi itu dipicu oleh mahalnya biaya pemilu kada langsung yang ditanggung kandidat ditambah lagi jika mereka harus membayar ke Mahkamah Konstitusi jika berperkara di lemabaga itu karena digugat atau menggugat. Selain kasus hukum, hal lain adalah lemahnya pemberdayaan masyarakat, pelayanan
Selengkapnya...

YOGYAKARTA (9 Oktober): Di akhir masa jabatan DPR diam-diam merevisi KUHP dan KUHAP. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan revisi kdua RUU itu karena rawan akan konflik kepentingan menjelang Pemilu 2014

‘’Dalam situasi seperti sekarang ini Presiden dan DPR setop saja dulu (membahas RUU KUHP dan KUHAP),” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Yogyakarta, Selasa (8/10).   Menurut dia, akuntabilitas pembahasan RUU KUHP dan KUHAP akan terancam karena DPR dan pemerintah secara langsung ataupun tidak berpotensi memiliki keterkaitan dengan suksesi pemenangan Pemilu 2014. ‘’Anggota DPR tentunya sekarang cenderung lebih mementingkan pemilu legislatif
Selengkapnya...

JAKARTA (9 Oktober): Hingga Oktober 2013 jumlah kepala daerah yang tersangkut kasus hukum mencapai 309 orang. Pemeritah kembali mengusulkan agar pemilihan bupati/wali kota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh anggota DPRD.

  ‘’Jumlah kepala daerah  tersangkut masalah hukum mencapai 309 orang. Ini dampak dari pemilu kada langsung,’’ kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan di Jakarta, Selasa (8/10).   Menurut dia, tingginya biaya yang dikeluarkan setiap calon saat pemilihan langsung menjadi alasan utama mengapa kepala daerah melakukan korupsi ketika menjabat. Biaya tersebut tidak hanya dikeluarkan saat proses pemilu kada dilakukan tetapi juga saat
Selengkapnya...

MEDAN (9 Oktober): Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengingatkan para calon anggota legislatif (caleg) Partai NasDem bahwa para caleg perlu membentuk sebuah team work yang solid yang memahami keinginan dan konsesi politik gagasan serta keteladanan yang diusung Partai NasDem.

‘’Konsesi yang ditawarkan Partai NasDem itu dibutuhkan karena tatanan hidup saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan proklamasi dan cita-cita bangsa.Karena itu, inilah kesempatan Partai NasDem untuk menang di 2014,’’ kata Surya dalam pertemuan dengan para caleg Partai NasDem untuk DPR RI dari  Sumatra Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam di Medan, Selasa (8/10).   Surya menambahkan, masyarakat Indonesia sudah tidak lagi percaya dengan tatanan hidup saat
Selengkapnya...

JAKARTA (9 Oktober): Meski DPR melalui Komisi I telah menyetujui kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) , sejumlah pihak tetap mendesak agar kerja sama tersebut dibatalkan. KPU akan lebih bijak jika mendengarkan kekhawatiran publik perihal keterlibatan Lemsaneg dalam pengamanan data pemilu.

Menurut Ketua DPP PDIP Andreas Pareira di Jakarta Selasa (8/10) kerja sama KPU dengan Lemsaneg bisa berimplikasi buruk dan panjang bagi Pemilu 2014 serta demokrasi di Indonesia.   ‘’Pemilu 2014 yang diharapkan jujur dan adil tidak pernah akan terwujud. Proses demokratisasi yang dengan susah payah dibangun akan kembali rusak oleh pemilu yang tidak jurdil,’’ kata Andreas.   Dia menjelaskan, Lembaga Sandi Negara sesuai struktur dan fungsinya tidak
Selengkapnya...