JAKARTA (22 Juni 2013): Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan, penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan suatu keharusan untuk menekan defisit. Seperti diketahui, mulai Sabtu (22/6), pukul 00.00 WIB, harga BBM bersubsidi resmi naik. BBM jenis premium dipatok dengan harga baru sebesar Rp 6.500/liter sementara solar Rp 5.500/liter. "Ini karena sudah tidak ada pilihan lain. Tidak benar kalau penaikan BBM untuk macam-macam. Penaikan ini untuk mencegah defisit kita menggelembung agar tidak mencapai 3%," kata Faisal dalam acara diskusi bertema “BBM Naik, Siapa Tercekik” di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (22/6). Faisal menambahkan, sebenarnya penaikan harga BBM subsidi bisa dimaklumi masyarakat apabila para pejabat ini tidak melakukan korupsi.    Dia mencontohkan, di Brasil, negara yang saat ini tengah dilanda gelombang demonstrasi besar-besaran karena pimpinan negaranya banyak yang korupsi tanpa memikirkan rakyat kecil. "Kita lihat di Brasil, ada demo warga karena kenaikan harga (BBM) dan harga tarif angkutan umum. Lebih banyak korupsi dan negaranya lebih menganggarkan dananya untuk sepak bola," tukasnya. Faisal menjelaskan, Indonesia tidak akan mengalami perubahan apa pun dengan penaikan harga BBM jika pola dan kebiasaan buruk pejabat tetap diulangi. "Tidak berbeda jauh di sini. Bisa saja BBM dinaikkan dua kali lipat kalau enggak ada korupsi, tidak ada pejabat yang jalan-jalan terus, dan menghamburkan uang," tukasnya. Faisal juga mengatakan, penaikan harga BBM subsidi juga disebabkan oleh ulah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak bisa menjaga momentum penaikan harga yang pernah terjadi. "Yang membuat semakin ribet ini Pak SBY, dia menurunkan tiga kali harga BBM subsidi," ungkap Faisal. Ia mengingatkan kembali, pada tahun 2008 harga BBM sudah pernah mencapai Rp 6.000/liter, namun pada Januari 2009, harga turun dua kali menjadi Rp 5.500/liter dan Rp 4.500/liter. Menurut Faisal, sosok SBY adalah spesialis mengumumkan penurunan harga, tanpa pernah mengumumkan penaikan harga BBM subsidi. "Pak SBY itu spesialis mengumumkan kalau harga BBM subsidi turun,” tegasnya.[]

DENPASAR (22 Juni 2013): Mantan Ketua MK Mahfud MD menegaskan, sampai dengan saat ini keadilan di Indonesia masih menjadi komoditas. Di mana-mana keadilan di Indonesia masih menjadi komoditas, baik itu komoditas politik maupun komoditas ekonomi. Fakta ini juga menjangkiti para penegak hukum di Indonesia.  "Di mana-mana terjadi mafia hukum, hukum bisa diperjualbelikan dan seterusnya," ujarnya  saat tampil sebagai pembicara dalam Forum Rektor di Kampus Universitas Udayana Denpasar, Sabtu (22/6).  Mahfud berbagi pengalamannya selama menjadi Ketua MK dan pernah menangani kasus-kasus mafia hukum seperti kasus Anggoro dan Anggodo.  "Kasus yang sama ini sampai saat ini terus terjadi," ujarnya. Secara ekonomi juga Indonesia masih terjajah sekali pun Indonesia ini sudah merdeka. Bila Bank Dunia mematok kalau orang miskin adalah mereka yang tidak bisa belanja 2 dolar per hari, sesungguhnya masih ada banyak orang Indonesia yang miskin.  Jutaan orang Indonesia yang sampai saat ini masih berpenghasilan rendah juga banyak dan bahkan berada di bawah Rp 500 ribu per bulan. Ada banyak program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi semuanya tidak maju-maju.  Penyebabnya adalah tidak ada kemauan baik dari pengambil kebijakan dan juga banyak pembiayaan program tersebut dikorupsi ataupun diperuntukan secara salah karena kualitas para pengambil kebijakan masih sangat rendah.  "Salah satu contoh, rencana pemerintah untuk menaikkan BBM, sengaja diulur-ulur. Sekalipun sudah ketuk palu di Senayan, tetapi pemerintah tidak kunjung ambil keputusan. Akibatnya, para spekulan bermain gila-gilaan, banyak harga naik, masyarakat akan semakin miskin," ujarnya.  Menurut Mahfud, ada tiga hal penting yang menjadi landasan untuk melakukan tugas pemerintahan yaitu kepemimpinan yang efektif, pengambilan keputusan yang cermat, cepat, tepat, serta penetapan prioritas kebijakan.  "Melalui rapat-rapat dan kajian akademis kita bisa dengan mudah merumuskan prioritas kebijakan. Tetapi yang terasa selama ini adalah kurangnya pemimpin yang efektif serta lambannya pengambilan keputusan," ujarnya.[]

SURABAYA (22 Juni 2013): Lemahnya sosialisasi, memaksa ratusan penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kantor Pos Kebon Rojo, Surabaya terpaksa pulang setelah diketahui tidak masuk dalam daftar yang harus mengambil.      Meski pemerintah telah mengumumkan pembagian BLSM  serentak mulai Sabtu (22/6) di 12 kota di Indonesia, di Surabaya banyak penerima BLSM yang kecewa. Mereka terpaksa pulang kembali ke rumah masing-masing, setelah namanya tidak tercantum dalam daftar nama kelurahan yang harus menerima BLSM.      Kantor Pos Kebon Rojo, Surabaya untuk menghindari antrean membagi dalam beberapa wilayah kelurahan. Hari ini, hanya di layani tiga kelurahan, yakni Kelurahan Krembangan Selatan dan Kelurahan Perak Barat.      Padahal masyarakat penerima BLSM datang dari berbagai wilayah seperti Tambaksari, Sawahan, Wonokromo, Bubutan dan Bulak Banteng.   Untuk Surabaya jumlah penerima BLSM sebanyak 62 ribu warga miskin di Surabaya. Penyerahan dibagi dua Kantor Pos Kebon Rojo dan Kantor Pos Surabaya Selatan.[]