JAKARTA (2 Juli 2013): DPR hari ini memplenokan Rancangan Undang Undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Sementara di luar gedung, aksi penolakan atas RUU tersebut terus berlanjut. Sampai sebegitu jauh, dua fraksi DPR meminta pengesahan RUU tersebut ditunda, namun enam fraksi lainnya menyatakan setuju pengesahan. Permintaan penundaan ini disampaikan ketika pimpinan paripurna Taufik Kurniawan meminta persetujuan sembilan fraksi. "PAN belum dapat menyetujui menjadi UU," kata Ahmad Rubaei di ruang paripurna, Selasa (2/7). Anggota Fraksi Gerindra Martin Hutabarat juga meminta pengesahan ditunda. Alasannya perlu dilakukan pendekatan lanjutan kepada ormas-ormas yang selama ini menolak. "Kita harus meyakinkan mereka. Berikan waktu lagi agar berdialog, kami ingin agar ditunda," kata Martin. Fraksi lainnya yakni Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PKB, PPP, Hanura menyatakan "setuju" ketika ditanya pimpinan sidang atas sikap RUU Ormas. Hingga pukul 12.00 WIB, paripurna masih diwarnai interupsi anggota dewan. Terus Ditolak Di luar gedung DPR, ratusan orang melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU tersebut. Pendemo berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), World Wildlife Fund dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Sebagian besar pendemo mengenakan jaket hitam. Mereka membawa spanduk bertuliskan 'Tolak RUU Ormas', 'RUU Ormas Membunuh Masyarakat Sipil', dan 'RUU Ormas Mematikan Demokrasi'.   Pendemo juga membawa bendera FSPMI berwarna putih ditempel di depan pagar DPR. Puluhan polisi berjaga-jaga di luar DPR. Di dalam gedung DPR, puluhan polisi juga berjaga-jaga.   Namun, lalu lintas sekitar DPR masih lancar. Bus Transjakarta lewat seperti biasa. satu baracuda dan satu water canon disiapkan untuk mengantisipasi pendemo.   Fathi Hanif, koordinator WWF mengatakan, RUU Ormas akan menyusahkan masyarakat. Sebab ormas yang tidak mendaftar akan disebut ilegal. "Kita kan bekerja untuk masyarakat. Kalau kita berhenti bagaimana kita memfasilitasi masyarakat," kata Fathi seperti dikutip detik.com.[]      

JAKARTA (2 Juli 2013): Meskipun tahapan laporan masyarakat sudah selesai (14-27 Juni 2013), Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kini masih menerima sejumlah laporan terkait persyaratan caleg di DCS. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakata, Senin (1/7), mengatakan KPU telah mendapatkan 273 laporan dari masyarakat terkait 253 calon anggota legislatif DPR dan DPRD. "Sebanyak laporan yang terkait 195 anggota legislatif DPR sudah kita sampaikan kepada Liaison Officer (LO) dari Sabtu lalu, sisanya hari ini," ujar Hadar di Jakarta, Senin (1/7). Ia menjelaskan dari laporan itu sudah diklasifikasikan berdasarkan kategori jenis masukan masyarakatnya, baik itu terkait pidana, moral dan etika. Sementara itu, pihaknya juga berujar, langkah klarifikasi kepada partai akan berlangsung hingga 4 Juli 2013 termasuk 53 laporan terkait anggota legislatif DPRD juga akan diteruskan kepada KPU daerah  terkait. Hadar mengatakan partai politik punya waktu sejak tanggal 5-18 Juli 2013 untuk menindaklanjuti laporan  tersebut kepada KPU. Ia berujar, apabila caleg yang dilaporkan oleh masyarakat itu terbukti bermasalah, sesuai PKPU, partai boleh mencoret dan menggantikan caleg tersebut dari DCS. Selanjutnya, KPU akan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 9-22 Agustus 2013 mendatang.[]

JAKARTA (2 Juli 2013): Rancangan Undang Undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menurut rencana hari ini (Selasa 2/7) akan disahkan DPR menjadi undang-undang. Berbagai pihak tetap menuntut agar RUU tersebut dihentikan pembahasannya oleh DPR, apalagi disetujui untuk disahkan. Namun Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyebut belum menerima saran atau pertimbangan dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan yang meminta pembahasan RUU Ormas ditunda. Di sisi lain, Presiden akan mempertimbangkan saran itu jika memang diberikan. "Saya belum bisa memberikan komentar, karena belum ada saran atau pertimbangan dari Wantimpres terkait pernyataan itu. Secara tertulis belum kami terima," kata Julian ketika dihubungi Media Indnesia, Senin (1/7) malam. Meski belum dapat memberikan komentarnya, Julian memastikan jika Wantimpres memberikan rekomendasi atau pertimbangan terkait RUU Ormas tentunya akan jadi bahan pertimbangan Presiden. "Nanti kita lihat, tentu Presiden akan pertimbangan jika ada pertimbangan dari Wantimpres ya," lanjut Julian. Sebelumnya, anggota Wantimpres Albert Hasibuan menyarankan agar RUU Ormas yang sedianya akan disahkan pada 2 Juli ini ditunda. Ia berpendapat RUU itu masih banyak kelemahan dan mengancam demokrasi. Tak Digubris DPR RI dan pemerintah sendiri tampaknya tidak menggubris maraknya penolakan terhadap pengesahan RUU Ormas. Mayoritas politisi di Senayan hampir dipastikan mengesahkan RUU yang oleh sebagian ormas dianggap bisa mengekang kebebasan berekspresi ini. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR asal PDIP Arief Wibowo, partainya menyetujui RUU tersebut diberlakukan karena sangat demokratis, bahkan cenderung liberal. "Yang diminta dari RUU ini hanya masalah transparansi dari ormas. Wong parpol saja diminta transparan," katanya. Arief menjelaskan, pihaknya menjamin RUU ini tidak akan mengekang kebebasan berserikat. Kalaupun ada larangan, ungkapnya, sifatnya hanya normatif dan berlaku kepada organisasi politik seperti parpol. "Begitu pun dengan sanksinya yang bersifat administratif ketimbang larangan terhadap pergerakan ormas," ujarnya. Mengenai penolakan yang dilakukan ormas seperti Muhammadiyah dan ormas lainnya, Sekjen PPP M Romahurmuziy justru mengatakan, ada lebih banyak lagi ormas Islam ex statblaad yang mendorong RUU ini segera disahkan. "Lagipula, usulan PP Muhammadiyah yg sebanyak 5 pasal semua sudah diakomodir kok. Tapi lihat, yang selain Muhammadiyah kan berbau asing semua, berbau sokongan donor asing," ujarnya. Ia menantang ormas yang tidak setuju pengesahan RUU Ormas untuk menyebut pasal mana yang hendak diubah dan apa usulannya. "RUU ini kan tidak membatasi, tapi mengakuntabilitaskan, jadi represif di mananya. Jangan manipulasi situasi dan membuat opini yang missleading-lah," pungkas Ketua Komisi IV DPR ini. Namun argumen yang menyatakan RUU ini sudah demokratis dibantah para peneliti politik LIPI. Menurut Syamsuddin Haris, dasar pemikiran atau paradigma yang melatarbelakangi penyusunan RUU Ormas ini sangat keliru. "RUU ini melihat masyarakat sebagai sumber ancaman, sumber konflik sosial, dan disintegrasi bangsa. Padahal masyarakat adalah sumber legitimasi kehadiran negara. Dan negara lah yang seharusnya diawasi," ujarnya dalam jumpa pers di Gedung LIPI, Senin (1/7). Begitu pun dengan urgensi RUU Ormas ini, Syamsuddin menilai RUU ini tidak relevan terhadap semua kekhawatiran seperti kekerasan dan anarki, pemberian atau penerimaan dana yang bersumber dari asing, dan terorisme. "Semua itu sudah ada sanksi hukum dan solusi dalam berbagai perundangan yang sudah ada. Masalah penegakan hukum itu yang tidak jalan," jelasnya.[]