JAKARTA (21 Juni 2013): Aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mewajibkan partai politik memiliki calon anggota legislatif perempuan 30% di setiap daerah pemilihan belum ditanggapi serius oleh parpol. Apalagi, meski parpol telah mengisi kuota keterwakilan perempuan menjadi caleg, hal ini belum tentu menjamin caleg perempuan bisa duduk di legislatif.   Hal itu dikemukakan Peneliti Pusat Kajian Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Dirga Ardiansa, yang ditemui Media Indonesia di Jakarta, Kamis (20/6).   Ia membeberkan, pada Pemilu 2009, tercatat persentase jumlah caleg perempuan sebesar 33,6 persen secara nasional. Keterpilihan perempuan dalam pemilu hanya mencapai 22,45 persen. Namun, perempuan yang berhasil menduduki kursi DPR tidak sebanyak itu.    Dalam presentasi hasil penelitiannya yang berjudul 'Keterpilihan Perempuan pada Pemilu 2009', Dirga menemukan ada suara-suara untuk caleg perempuan yang terbuang. Hanya sebesar 18,42 persen caleg perempuan terpilih yang berhasil duduk di kursi DPR.    "(Hal ini terjadi) karena jumlah partai yang cukup banyak, ada caleg-caleg perempuuan yang berasal dari partai-partai yang tidak lolos (suara agregat partai secara nasional tidak mencukupi) sehingga suara untuk caleg perempuannya hilang," jelasnya.   Berdasarkan Pemilu 2009, potensi caleg perempuan yang dapat menduduki kursi DPR seharusnya 146 kursi. Namun, sebanyak 23 kursi akhirnya terbuang.   Dirga menilai aturan KPU untuk nomor urut caleg kurang ideal. Aturan dalam setiap tiga nama caleg ada satu perempuan pada nomor urut, membuat kebanyakan parpol menempatkan perempuan di nomor tiga. Padahal, idealnya perempuan ada di nomor urut satu atau dua. "Data menunjukkan nomor urut 1 dan 2 itu memiliki peluang yang lebih tinggi untuk dipilih" jelasnya.   Menurut Dirga, KPU sebaiknya menerapkan aturan-aturan lain terkait keterwakilan perempuan pada pemilu. "Dari 77 dapil, 30 persennya ada perempuan di nomor urut 1 atau syarat jumlah caleg perempuan ditingkatkan menjadi 40 persen. Itu upaya yg bisa dilakukan" ujarnya.   Namun demikian, Dirga menilai Pemilu 2014 bisa lebih baik dari pemilu sebelumnya dalam hal keterpilihan perempuan. "Berkurangnya jumlah partai dan pemenuhan (caleg perempuan) sebesar 30 persen, dapat meningkatkan peluang terpilihnya perempuan setidaknya mencapai 20 persen," ujarnya.   Ditemui di kesempatan yang sama, Peneliti Pusat Kajian Politik Fisip UI lain, Yolanda Panjaitan menilai, perempuan yang menduduki kursi DPR belum tentu dapat berkontribusi dengan baik. "Itu tergantung dari individu masing-masing, dia bisa memposisikan diri sebagai anggota DPR atau tidak. Selain itu, mungkin ada pengaruh-pengaruh kebijakan partai yg ikut menentukan kinerjanya" jelasnya.    Berbeda dengan partai lain, Partai NasDem menempatkan perempuan caleg melebihi kuota yang ditetapkan undang-undang, yaitu lebih dari 40 persen.[]

  www.merdeka.com JAKARTA (21 Juni 2013): Ribuan prajurit TNI AD menggelar aksi di Lapangan Monas, Jakarta. Aksi itu bertujuan memberikan keyakinan kepada masyarakat Indonesia bahwa mereka siap menjaga keutuhan NKRI.   Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko mendatangi area latihan, Jumat (21/6) pagi. Ia mengecek langsung kemampuan dan tingkat profesionalisme pasukannya. "AD siap melindungi masyarakat dari berbagai ancaman. Jadi gak usah ragu-ragu terhadap prajurit AD," kata Moeldoko.   Menurut Moeldoko, latihan itu sebenarnya rutin di setiap kesatuan. Selain bela diri, mereka juga menjalankan latihan taktis dan menembak. Namun kali ini, TNI AD mengumpulkan mereka berlatih bersama di Lapangan Monas.     Para pasukan berasal dari kesatuan Kopassus, Paspampres, Kodam Jaya, dan Pusdikdas. Mereka berlatih ketangkasan melalui bela diri taekwondo, silat Merpati Putih, karate, boxing, dan yong mo do.   Moeldoko mengakui yong mo do merupakan bela diri asal Korea Selatan yang menjadi wajib bagi TNI AD. Bela diri itu keras. Saat latihan, beberapa tentara cedera. Namun mereka wajib menjajal kemampuan di bela diri tersebut.[]

DENPASAR (21 Juni 2013): Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Gumelar mengatakan, Hillary Clinton saat ini terus mempromosikan Bali sehubungan dengan adanya KTT APEC yang akan diselenggarakan di Bali pada 2013 ini.    Linda menceritakan, belum lama ini ia duduk satu meja dengan Hillary Clinton di sebuah acara di Pittsburgh, Pensylvania, Amerika Serikat. Ketika Hillary naik podium, ia mengajak kepada peserta untuk berkunjung ke Bali.   "Mari kita ke Bali. Mari kita ramai-ramai ke Bali. Di sana akan ada KTT APEC," kisah istri Jenderal (Pur) Agum Gumelar itu saat tampil sebagai pembicara pada acara Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak di Hotel Aston Denpasar, Jumat (21/6).   Menurutnya, saking tertariknya dunia terhadap Bali, sampai-sampai tanpa disuruh pun para pejabat negara dari berbagai negara di dunia terus mempromosikan Bali. Namun yang terjadi saat ini  kalau orang mau datang ke Bali, tiketnya sangat sulit.   "Bahkan Menkokesra Agung Laksono yang sebenarnya datang menghadiri acara ini pun tidak dapat tiket. Beliau harus rela antre dan akhirnya terlambat ke Rakornas Perlindungan Perempuan dan Anak," ujarnya.   Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga menyampaikan hal yang sama. Pastika mengakui, jika saat-saat libur seperti ini wisatawan terutama wisatawan domestik akan kesulitan mendapatkan tiket ke Bali.    "Ini mungkin kesempatan bagi para pengusaha air line. Kalau bisa silakan buka lagi rute penerbangan ke Bali agar seluruh wisatawan terutama wisatawan domestik terlayani semua, terutama di saat high season seperti sekarang ini," ujarnya.[]