“Hutan di wilayah Samosir dan Toba Samosir telah berkurang luasnya sejak beroperasinya perusahaan yang membutuhkan kayu untuk bubur kertas. Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) baik dari perusahaan luar negeri maupun lokal tujuh tahun lalu saya tolak karena saya masih menjabat sebagai bupati. Penolakan tersebut didasari karena saya mengerti manfaat penting kelestarian lingkungan dan saya tahu hutan semakin menipis,” kata Wilmar Simanjorang pada konferensi pers di kantor Walhi Pusat Jakarta, Minggu (1/9).

“Penghargaan Kalpataru yang kami dapat tidak sebanding dengan kerusakan akibat kebijakan keliru oleh pemerintah. Atas dasar tersebutlah penghargaan yang telah kami dapatkan akan kami kembalikan pada Selasa (3/9),” tegas Hasoloan Manik yang berasal dari Kabupaten Dairi. 

Hal senada dikatakan Marandus Sirait yang bertekad dengan pengembalian Kalpataru akan membuka mata pemerintah dan pecinta lingkungan terhadap kondisi Danau Toba.

Perwakilan Walhi Mukri mengatakan, kondisi Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai kawasan tujuan wisata dan kawasan strategis nasional harus dijaga fungsi dan kelestariannya. Karena itu, kegiatan yang bersifat merusak seperti penebangan hutan harus dihentikan jangan sampai menungu bencana.

"WALHI memastikan mendukung upaya masyarakat dalam menyelamatkan ekosistem Danau Toba dan penyelamatan lingkungan lainnya di berbagai tempat di Indonesia ini," tegas Mukri. (Syarief Oebaidillah)