Metrotvnews.com, Jakarta: Keseriusan Partai Nasdem untuk bertarung di Pemilu 2014 tampaknya tidak bisa dipandang sebelah mata. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh optimistis para kader NasDem bisa meraih 30 juta dukungan dari masyarakat. "Setiap caleg yang diusung Partai NasDem wajib menyebar seribu formulir dukungan yang diisi oleh masyarakat," kata Surya Paloh saat membuka kegiatan Pekan Orientasi Caleg DPR RI Partai NasDem, di Jakarta, Senin (3/6). Dikatakannya, dari 560 caleg yang diusung di 77 Daerah Pemilihan, NasDem mewajibkan para calegnya untuk dapat mengembalikan sebanyak seribu formulir dukungan dari masyarakat. Formulir tersebut wajib dipenuhi dalam kurun waktu dua sampai tiga bulan. Dengan asumsi perhitungan tersebut, maka perolehan 30 juta dukungan tidak menjadi persoalan dan harapan NasDem untuk dapat keluar sebagai partai pemenang jauh lebih mudah. Menurut Surya, dukungan tersebut wajib diperoleh NasDem untuk menunjukkan eksistensinya sebagai partai baru. Apalagi NasDem harus bertarung dengan 11 parpol lain yang sudah memiliki pengalaman di dalam pemilu. "Jadi sebagai partai baru, apalagi dengan nomor urut satu, kita harus bisa jadi nomor satu juga," tegasnya. Namun Surya mengakui agar bisa menjadi pemenang dan mencapai perolehan suara tersebut bukan hal mudah. "Karena itu diperlukan kerjasama seluruh kader untuk mewujudkannya," pungkasnya. (Emir Chairullah)

JAKARTA, 4 Juni: Berbagai anomali di bidang ekomomi, energi dan pertanian, Senin (2 Juni) malam, mendapat sorotan tajam para caleg Partai NasDem dalam pekan orientasi caleg DPR partai pembawa restorasi di Hotel Mercure, Jakarta.   Para caleg berebut bertanya setelah anggota Dewan Pertimbangan Partai NasDem Prof Dr Soleh Solahuddin, anggota Dewan Pakar  Prof Elwin Tobing, dan Ketua DPP Bidang Energi, SDA dan Lingkungan Hidup Dr Kurtubi memberikan pembekalan.   Mengutip pidato Bung Karno bahwa pangan adalah hidup matinya bangsa Indonesia, Soleh Solahudin mengungkapkan, dunia pertanian di negeri semakin termarginalkan. Tanah terlantar, katanya, jumlahnya terus meningkat, kini mencapai 12,4 juta hektare. Lahan pertanian juga terus berkurang.   Diungkapkan, dibandingkan Vietnam dan Thailand, produksi beras Indonesia memang jauh lebih tinggi, namun tingkat konsumsi masyarakat Indonesia akan beras juga tinggi, yaitu 139 kg per orang per tahun, sehingga negeri ini terpaksa impor beras. Fakta seperti inilah yang disebut Soleh sebagai anomali atau paradoks. "Indonesia adalah negra agraris yang tidak agraris," kata Soleh mengutip pidato Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang pernah diungkapkan di Jakarta, Maret lalu.   Menurut Soleh, harga sejumlah komoditas pertanian juga aneh, sebab serba mahal, terutama yang diimpor dari negara lain, seperti bawang putih dan daging sapi. Hal itu terjadi, sebab pemerintah dikuasai segelintir importir yang punya pengaruh sangat tinggi, sehingga mampu menguasai penguasa. Jika pemerintah tidak dikuasai kartel, harga daging sapi paling tinggi Rp 50.000, tidak Rp 90.000 seperti sekarang. Permainan para kartel, kata Soleh, benar-benar terjadi di dunia pertanian di Indonesia. Kasus daging impor adalah salah satu wujud permainan kartel tadi, dan ini hanya sebagian kecil. Kalau saja KPK mau membongkar semua, kata Soleh, "sangat mungkin akan muncul Fathanah-Fathanah lain." Dia mengungkapkan, komoditas pertanian sekarang ini dipolitisasi dan dijadikan objek oleh orang-orang politik partai tertentu yang kadernya banyak berperan di Kementerian Pertanian. Anomali lain yang disebut Soleh adalah persoalan-persoalan pertanian kerap diselesaikan di luar bidang yang seharusnya mengurusi pertanian. Menurut Soleh, hanya 20-30 persen masalah pertanian yang diselesaikan di Kementerian Pertanian, sedangkan selebihnya di luar kementerian itu. Maka beralasan jika Elwin Tobing pada acara pembekalan caleg tersebut mengatakan, ekonomi Indonesia sampai sekarang tidak jelas arahnya mau ke mana. "Partai NasDem ke depan harus mampu mengarahkan ekonomi Indonesia mau ke mana," katanya.   Jika arah ekonomi Indonesia ke depan lebih fokus, menurut Elwin, Partai NasDem harus mampu menitikberatkan pada tiga bidang, yaitu pertanian yang spesifik, pendidikan yang juga spesifik, dan energi. Kurtubi mengatakan, perut bumi Indonesia sangat kaya, karena mengandung banyak sumber daya alam, terutama gas dan tambang. Cadangan migas kita, katanya, kalau dirupiahkan mencapai Rp 56.000 triliun, belum termasuk cadangan emas, perak dan tembaga.   "Jika faktanya masyarakat kita banyak yang miskin, itu berarti ada anomali di negeri ini," kata Kurtubi seraya menegaskan, jika kelak Partai NasDem memenangi pemilu, partai ini harus berupaya bagaimana agar UU Migas yang selama ini pro asing disempurnakan atau diganti. Kurtubi mengatakan tidak setuju jika harga BBM dinaikkan sekarang, sebab akan dipakai sebagai alat politik oleh partai politik tertentu untuk memenangkan Pemilu 2014 dengan program bantuan langsung tunai. Tapi jika infrastruktur pengalihan penggunaan BBM ke gas sudah siap, Kurtubi setuju jika harga BBM dinaikkan. "Jangan menaikkan BBM sebelum energi alternatif  bahan bakar lainnya siap. Rakyat harus diberikan pilihan," katanya.      

JAKARTA, Senin 3 Juni 2013:— Guna mewujudkan pemilu yang berkualitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengeluarkan peraturan dan imbauan agar para calon legislator (caleg) membuat laporan keuangan menyangkut dana yang digunakan kampanye kepada partai dan tembusannya disampaikan ke KPU. Rencana itu diungkapkan  Juri Ardiantoro, komisioner KPU, dalam acara pekan orientasi caleg Partai NasDem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Senin petang. Laporan keuangan dana kampanye para caleg itu diperlukan, menurut Juri, agar pemilu benar-benar transparan. Lagi pula, tambahnya, uang yang digunakan para caleg untuk keperluan kampanye tidak bisa dipisahkan dari dana kampanye partai politik. "Oleh sebab itu laporannya harus terintegrasi," katanya. Juri menjelaskan, KPU kini terus melakukan pengecekan daftar calon sementara (DCS) untuk diklasifikasikan menjadi daftar calon tetap (DCT). Nama-nama caleg yang telah tertera dalam DCT juga akan dipublikasikan secara terbuka untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat memberikan masukan, terutama menyangkut kelengkapan dan kebenaran administrasi caleg. KPU, katanya, hanya akan memerhatikan masukan yang berhubungan dengan persyaratan administrasi, seperti pendidikan, latar belakang sang caleg dan sejenisnya. "KPU tidak akan melayani laporan seperti sang caleg pernah berselingkuh atau pernah menempeleng orang." Juri menjelaskan, DCS atau DCT bisa diubah jika yang bersangkutan meninggal dunia atau mundur. Khusus untuk caleg yang mundur, katanya, mekanismenya tetap harus melalui partai. Setelah yang bersangkutan mundur, partai tidak boleh mengganti. Agar pemilu berkualitas, Juri mengharapkan kepada para caleg dalam satu partai jangan saling bersaing secara tidak sehat. "Hindarkan persaingan di internal partai. Jangan sampai partai yang sudah solid dirusak oleh kader partai di tingkat bawah," ujarnya. Juri juga mengingatkan 30 persen keterwakilan perempuan harus diperhatikan dalam pencalegan. Dia mengatakan, jika syarat itu tidak dipenuhi oleh partai dalam suatu daerah pemilihan, maka partai yang bersangkutan tetap boleh ikut pemilu, tapi tanpa caleg. Bagi Partai NasDem, soal keterwakilan perempuan ini tidak menjadi masalah, sebab menurut Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, partai pembawa restorasi Indonesia ini mengusung 40 persen caleg perempuan atau melebihi kuota yang sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Anggota Badan Pengawas Pemilu, Nelson Simanjuntak mengungkapkan, saksi di TPS dalam pemilu nanti diperkirakan bakal memunculkan masalah dan sengketa. Berdasarkan pengalaman, katanya, banyak saksi yang tidak bekerja untuk kepentingan partai, tapi lebih mengabdi kepada para caleg. Untuk mengantisipasi hal itu, katanya, Bawaslu berencana menyiapkan saksi yang netral. Nelson berharap partai dan caleg bersikap elegan berpartisipasi dalam pemilu nanti dengan tidak berbuat curang. "Kalau curang, itu sama saja tidak beradab," katanya seraya meyakini bahwa Partai NasDem akan mampu menjadikan pemilu tahun depan semakin berkualitas. Selain soal saksi, menurut anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Saut Hamonangan Sirait, daftar pemilih tetap (DPT) juga rawan masalah, karena sistem administrasi kependudukan yang belum sempurna. Sampai sedemikian jauh, dari sekian banyak negara, menurut dia, yang paling tertib administrasi kependudukannya adalah Rusia. Hal lain yang perlu diantisipasi partai peserta pemilu, tambah Saut, adalah saat penghitungan suara.