JAKARTA (13 September): Berlarut-larutnya pembahasan Revisi UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dinilai sebagai akal-akalan DPR. Apalagi pembahasan tersebut tertunda hanya gara-gara tidak ada kesamaan pandangan mengenai Presidential Threshold, yakni ambang batas perolehan kursi atau suara bagi parpol untuk berhak mengajukan calon presiden.

Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella mengemukakan itu menanggapi berlarutnya DPR mengambil keputusan mengenai UU Pilpres, apakah terus merevisi UU No.42/2008 atau tetap menggunakan UU tersebut dalam Pilpes 2014. Menurut Rio, upaya DPR merevisi UU Pilpres merupakan bentuk dari buruknya pengelolaan putusan di DPR. "Yang memutuskan UU itu kan partai-partai yang sampai saat ini masih duduk di DPR. Kecuali, yang memutuskan UU Pilpres itu bukan partai-partai di parlemen,"
Selengkapnya...

JAKARTA (13 September): Mantan Komisaris Utama Bank Century Robert Tantular meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dana Rp6,7 triliun yang diberikan kepada bank tersebut sebagai fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP).

"Minggu lalu saya minta KPK untuk lebih mendalami uang yang Rp6,7 triliun dan ternyata KPK memanggil saya lagi, mudah-mudahan KPK benar-benar mau menyelidiki lebih lanjut uang yang Rp6,7 triliun itu," kata Robert yang datang ke gedung KPK Jakarta, Jumat (13/9) sekitar pukul 11.45 WIB. Robert pada pekan ini juga sudah diperiksa KPK pada Senin (9/9) dan pada bulan Agustus dalam penyidikan kasus korupsi fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century
Selengkapnya...

JAKARTA (13 September): Komisi II DPR RI mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk terus melakukan pengawasan di tingkat lapangan terhadap pemutakhiran Daftar Pemilih yang bermasalah di berbagai daerah.

“Masih ditemukannya Daftar Pemilih yang bermasalah, saya mendesak KPU dan Bawaslu harus terus melakukan pengawasan di lapangan,” kata anggota Komisi II DPR Chairun Nisa di Jakarta, Kamis (12/9). Berdasarkan temuan Bawaslu, ungkap Nisa, terdapat selisih jumlah kecamatan antara Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang mencapai 72 kecamatan dari 21 kabupaten/kota di 9 propinsi. Temuan lainnya, terdapat data pemilih dalam DPS yang
Selengkapnya...

JAKARTA (13 September):Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat melakukan penundaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten/Kota. Jadwal penetapan DPT di tingkat Kabupaten/Kota yang semula berlangsung dari tanggal 7-13 September 2013 menjadi selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal 13 September 2013.

Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, menyesalkan tindakan KPU dan Bawaslu dengan menunda penetapan DPT Kabupaten/Kota. Rio menjelaskan, DPT itu hal penting bagi rakyat. "Kerja teman-teman KPU seharusnya lebih fokus kepada teknis. DPT itu hal penting bagi partai dan rakyat," Rio menambahkan, KPU selama ini mengurusi permasalahan atribut partai. "Kan lebih penting mengurisi penetapan DPT. Daripada mengurusi baliho,poster dan atribut partai
Selengkapnya...

JAKARTA (13 September): Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Teguh Juwarno menegaskan, pihaknya telah menyelesaikan telaah Audit Hambalang II. Mereka juga telah menarik kesimpulan terkait laporan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Intinya kita menemukan beberapa keganjilan. Setidaknya ada tiga poin yang mestinya menjadi rekomendasi dari hasil telaah BAKN tersebut," ujar Teguh pada Jumat (13/9). Pertama, BAKN melalui pimpinan DPR akan meminta Majelis Etik BPK RI untuk bekerja dan melakukan investigasi mengapa kertas kerja BPK bisa bocor. "Di mana dalam kertas kerja BPK itu memuat 15 nama anggota dewan. Karena yang beredar di teman-teman wartawan itu adalah kertas kerja BPK,"
Selengkapnya...

JAKARTA (12 September): KPU, Bawaslu dan pemerintah sepakat menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten/Kota.

Jadwal penetapan DPT di tingkat Kabupaten/Kota yang semula berlangsung dari tanggal 7-13 September 2013 ditunda menjadi selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal 13 September 2013. Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella, menyesalkan keputusan penundaan DPT Kabupaten/Kota. Padahal, kata Rio, DPT itu penting bagi rakyat. "Kerja teman-teman KPU seharusnya lebih fokus kepada teknis. DPT itu hal penting bagi partai dan rakyat," kata Rio. Sekjen Partai NasDem itu
Selengkapnya...

JAKARTA (12 September): Masalah korupsi di Tanah Air yang semakin menggerogoti semua lini, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak hanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penegasan tersebut dikemukakan Ketua Bidang Politik Pemerintahan DPP Partai Nasdem, Akbar Faizal ketika dihubungi hari ini (12/9). " KPK bertugas sebagai lembaga pembasmi korupsi, tetapi tetap saja KPK memiliki keterbatasan," kata Akbar. Menurut dia, keliru besar jika kita menyerahkan seluruh tanggung jawab penanganan korupsi kepada KPK. KPK hanyalah satu bagian dari sistem dan berperan sebagai alat kejut untuk pemberantasan korupsi. "Namun, kita keliru telah
Selengkapnya...

JAKARTA (12 September): Rapat kerja Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri memutuskan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat KPU kabupaten atau kota diundur hingga 30 hari mendatang.

Mundurnya penetapan DPT kabupaten/kota karena banyak data berpotensi ganda dan disinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK). DPR meminta KPU segera menyelesaikan persoalan itu karena bukan hanya partai yang dirugikan namun proses demokrasi bisa terganggu. Ketua Bawaslu Muhammad membeberkan KPU dan Bawaslu akan menggelar rapat untuk memutuskan waktu penetapan DPT. Bawaslu akan mengawasi pemutakhiran data pemilih di wilayah bermasalah. Kalangan parlemen mensinyalir persoalan DPT dapat
Selengkapnya...

JAKARTA (12 September): Banyaknya generasi muda dalam partai politik menunjukkan berlangsungnya regenerasi dalam tubuh partai yang menjadi sumber rekrutmen utama penyelenggara negara, baik di eksekutif maupun legislatif, di pusat maupun daerah. Namun di saat bersamaan munculkeprihatinan karena semakin banyak politisi muda yang terjebak pragmatisme.

Hal itu mencuat dalam diskusi bertema Urgenitas Regenerasi Politik di Indonesia di Rumah Kebangsaan Jakarta, Rabu (11/9). Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Ketua DPP PAN Bima Arya, peneliti CSIS Philips Vermonte dan peneliti politik dari LIPI Ikrar Nusa Bhakti. Menurut Bima Arya, pragmatisme politik di kalangan politisi muda disebabkan belum adanya pengalaman berpolitik dan lemahnya mental. Bahkan bisa jadi ada anak muda yang bergabung dengan parpol hanya bertujuan
Selengkapnya...

JAKARTA (12 September): Ada tiga cara yang sering menjadi modus pembelian suara dalam pemilu terkait dengan daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilu legislatif. Sinyalemen itu dikemukakan Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) M Afifuddin di Jakarta Rabu (11/9).

Modus pertama, kata Afifuddin, ialah pelaku membeli surat undangan pemilih yang telah datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Dengan begitu pemilih yang ada dalam DPT merelakan hak suaranya dibeli orang lain. Tujuannya untuk mencegah pemilih memberikan suara kepada lawan politik atau bisa juga ada motif lain. Kedua, ada praktik dari oknum yang mencoba menggiring pemilih ke TPS tertentu yang sudah dikondisikan. TPS tersebut telah dipersiapkan sedemikian rupa untuk memenangkan salah satu
Selengkapnya...