JAKARTA (17 September): Partai NasDem membuka ruang untuk kemungkinan berkoalisi dengan Golkar dan PDIP. Meski demikian saat ini NasDem masih fokus memenangkan pemilu legislatif terlebih dahulu.

Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella mengatakan hari ini (17/9) adalah hal biasa jika NasDem aktif melakukan komunikasi politik dengan partai-partai politik peserta Pemilu. Rio mengaku NasDem memiliki kedekatan khusus dengan Partai Golkar dan PDIP. Selain karena kedekatan para ketua umum dan elite partai, kata Rio, ketiga partai tersebut memiliki kedekatan ideologi yang cukup erat. Dia menambahkan wacana berkoalisi bisa terwujud dalam dua hal yaitu koalisi Pemilihan Presiden, dan
Selengkapnya...

JAKARTA (17 September): Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan pelaporan dana kampanye calon anggota legislatif (caleg) wajib dilakukan. Caleg yang tidak melaporkan dana kampanye terancam didiskualifikasi.l

Peraturan KPU nomor 17 tahun 2013 tentang dana kampanye menyatakan caleg DPR atau DPRD tidak boleh menerima dana kampanye selain dari parpol dan uang sendiri. Komisioner KPU Hadar Navis Gumay mengatakan hari ini (17/9), laporan dana kampanye caleg menjadi bagian yang tak terpisahkan dari laporan dana kampanye parpol yang diserahkan ke KPU. Rencananya laporan tersebut akan diserahkan secara berkala sebanyak 4 kali termasuk pada 14 hari sebelum hari pertama pelaksanaan kampanye hingga
Selengkapnya...

SURABAYA (16 September): Dewan PimpinanWilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Timur menghargai langkah hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja ke Mahkamah Konstitusi (MK) meski NasDem secara institusi tidak memberikan dukungan resmi kepada pasangan itu saat pemilukada lalu.

Sekretaris DPW Partai NasDem Jatim Aminurhoman mengemukakan itu di Surabaya, Jatim hari ini (16/9). Menurut dia, langkah menggugat hasil pemilukada tersebut merupakan hal yang positif bagi demokrasi dan harus dihormati ketika satu pihak mereasa tidak puas dengan hasil pemilu kada. Pada pemilukada Jatim beberapa waktu lalu pasangan petahana Soekarwo-Saifullah Yusuf dinyatakan keluar sebagai pemenang disusul pasangan Khofifah-Herman. KPU Jatim sudah pula menetapkan Soekarwo-Saifullah Yusuf
Selengkapnya...

Editorial Media Indonesia hari ini menyoroti soal paniknya pemerintah menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Berikut ulasan Media Indonesia:

Semakin hari negara semakin memamerkan kepanikan dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi. Salah satu kepanikan itu ialah menaikkan BI rate menjadi 7,25%, Kamis (12/9) pekan lalu, setelah dua pekan sebelumnya Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 6,5% menjadi 7%. Ketika BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 7%, pasar menyambut positif seraya berharap BI rate sebesar itu merupakan yang tertinggi dan berangsur-angsur menurun ke angka kestabilan baru. Namun,
Selengkapnya...

JAKARTA (15 September ): Ketua DPP Partai NasDem, Siti Nurbaya mengatakan implementasi kebijakan otonomi daerah (Otda) mengandung banyak ekses, seperti ekonomi biaya tinggi, perda-perda yang memberatkan ekonomi, serta perizinan yang tumpang tindih. Semua itu kerap menimbulkan konfllik dalam pelaksanaan Otda.

"Sebenarnya persoalan utamanya adalah tidak rapih. Supervisi pemerintah pusat ke daerah tidak optimal dan secara detil kurang bagus. Seharusnya, Otda dapat menunjukkan hasil dengan kemampuan daerah untuk mengurus dirinya sendiri. Tapi yang terjadi adalah ketidakrapihan pengelolaan dari daerah," katanya ketika dihubungi Sabtu (14/9). Dia menanggapi Mendagri Gamawan Fauzi yang mengatakan akan melebur kembali daerah pemekaran ke wilayah induk jika terus gagal meningkatkan kinerja
Selengkapnya...

JAKARTA (14 September): Salah satu titik penting dan strategis dalam pemilu ialah kepastian serta kejelasan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Karena itu penundaan penetapan DPT seperti yang disepakati dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR pada Kamis (12/9) harus dimanfaatkan untuk membenahi DPT secara sistematis dan menyeluruh.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan mengemukakan itu di Jakarta Jumat (13/9). Bila KPU bekerja dengan benar dan melaksanakan pemilu berdasarkan UU, kata Ferry, pasti bisa menggunakan tambahan waktu 30 hari itu untuk membereskan DPT karena semua tahapan sejatinya berjalan seiring. Ferry mengingatkan KPU untuk fokus mengerjakan hal pokok yang diatur UU Pemilu. "Bukan membuang waktu dengan menafsirkan UU seperti pelarangan caleg memasang alat
Selengkapnya...

JAKARTA (14 September): Kementerian Dalam Negeri meminta semua kepala daerah yang laporan keuangannya masih memperoleh opini disclaimer atau ditolak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih serius membenahi kinerja pemerintahan.

Bahkan Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, jika daerah tersebut tidak memperbaiki kinerja, pemerintah pusat bakal menggabungkannya kembali dengan daerah induk. "Perencanaan yang sudah disusun harus dibuat nyata, jangan hanya wacana," kata Gamawan di Jakarta Jumat (13/9). Dia menyatakan, dari 497 kabupaten/kota dan 33 provinsi di Indonesia, baru 116 daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan. Sisanya dinilai masih bermasalah. "Bahkan
Selengkapnya...

JAKARTA (14 September): Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar fokus mengerjakan hal-hal pokok sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

“KPU jangan membuang waktu dengan mengerjakan hal-hal yang merupakan penafsiran terhadap UU, seperti pelarangan caleg memasang alat peraga atau penetapan zona untuk memasang alat peraga,” katanya di Jakarta kemarin. Soal diundurnya pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU, menurut Ferry, bisa dipahami, sepanjang dimaksudkan untuk membenahi DPT, karena salah satu titik penting dan strategis pemilu adalah kepastian dan kejelasan jumlah pemilih yang termuat dalam
Selengkapnya...

JAKARTA (13 September): Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Ferry Mursidan Baldan hari ini (Jumat 13/9) menjelaskan kembali pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pada Minggu (8/9) yang memunculkan reaksi dari berbagai kalangan.

  Ferry mengungkapkan pada hari itu memang ada pertemuan/makan malam antara Ketua Umum Partai Nasdem dan Ketua Umum Partai Golkar. Hadir dalam  pertemuan itu, dari NasDem Ketua Umum Surya Paloh dan Ferry Mursyidan Baldan, dari Golkar hadir Ketua Umum Aburizal Bakrie, Syarif Cicip Sutardjo, Setia Novanto dan Rizal Malarangeng. Menurut Ferry, dalam pertemuan itu masing-masing melihat persoalan yang tengah dihadapi oleh negeri ini. Keduanya punya persepsi dan pandangan sendiri
Selengkapnya...

JAKARTA (13 September): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengkaji mekanisme seleksi calon anggota DPR berdasarkan integritas calon untuk mencegah tindak pidana korupsi di lembaga legislatif dan mewujudkan sistem politik berintegritas.

"Kita akan mengetahui kejujuran calon anggota itu dan potensi korupsinya," kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, dalam diskusi Sistem dan Fenomena Politik di Indonesia, Menuju Sistem Politik Berintegritas di Gedung KPK Jakarta, Kamis (12/9).  Diskusi itu dihadiri Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK Zulkarnaen, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra. KPK, lanjut Adnan, juga masih mengkaji mekanisme agar masyarakat di
Selengkapnya...