Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya tokoh pers yang juga anggota Majelis Tinggi Partai NasDem Dja`far Assegaff.   "Kita kembali berduka, telah berpulang Bapak Djafar Assegaff, pejuang dan wartawan senior. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah SWT," unggah Presiden Yudhoyono diakun jejaring sosialnya @SBYudhoyono, Rabu malam (12/6), sebagaimana dikutip Antara.   Dja`far Assegaff meninggal dunia pada Rabu (12/6) pukul 05.00 WIB di Rumah Sakit Mitra Kemayoran, Jakarta. Jenazah almarhum telah dimakamkan Rabu (12/6) sore di Taman Makam Pahlawan Kalibata.   Menurut keterangan salah satu puteranya Gazy Assegaf, mendiang menderita penyakit hernia sejak 17 tahun lalu. "Pascaoperasi, ayah masih bertahan. Tapi setelah kemoterapi, beliau mungkin sudah tidak kuat lagi, mungkin ini sudah waktunya," katanya.   Gazy mengatakan, sebelum meninggal, almarhum juga sempat dikunjungi sejumlah politisi di tempat ia bernaung, yakni Partai NasDem, seperti Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Akbar Faisal.   Sebelumnya, mantan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam tersebut sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana sejak 17 Maret 2013, namun seminggu terakhir ia dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Kemayoran.   Semasa hidupnya, Djafar Assegaff dikenal aktif di dunia politik, sebagai anggota Dewan Penasihat Partai Golkar. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Pimpinan Umum Harian Media Indonesia dan Wakil Pemimpin Umum LKBN Antara. Mendiang juga sempat mengajar sebagai dosen FISIP Universitas Indonesia, dan Program Pascasarjana Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta.   Pendiri IISIP Ali Mochtar Hoetasoehoet (alm) adalah teman seperjuangan Assegaff saat keduanya menjadi wartawan di koran Abadi. Setelah Abadi dibredel, Assegaff menjadi wartawan Indonesia Raya. Koran ini belakangan juga dibredel.[]

JAKARTA (12 Juni 2013): Hasil verifikasi perbaikan administrasi bakal calon legislatif (bacaleg) partai politik peserta pemilu 2014 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari 12 parpol peserta pemilu, empat partai gagal memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Dapil tertentu. KPU akan mencoret seluruh kesertaan bakal caleg empat parpol di Dapil tersebut.   Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, empat parpol yang tidak dapat bertarung di seluruh dapil itu adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN).   Partai Gerindra tidak memenuhi syarat di Jabar 9, PPP di Jabar 2 dan Jateng 3, PAN di Sumatra Barat 1, dan PKPI di Jabar 5 dan 6, serta NTT 1.    PPP menolak menandatangani semua hasil verifikasi administrasi Bacaleg yang disodorkan KPU. Sementara itu, tiga parpol lainnya hanya menolak menandatangani hasil verifikasi administrasi Bacaleg yang dinyatakan gagal oleh KPU.   8 Parpol Lolos Verifikasi Caleg Pemilu 2014   Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hanya calon anggota legislatif (caleg) dari 8 partai politik yang bisa bertarung di seluruh daerah pemilihan (dapil) Pemilu 2014. Sedangkan 4 parpol lainnya tidak bisa bertarung di sejumlah dapil akibat tak memenuhi syarat keterwakilan perempuan di daftar caleg sementara (DCS) yang diserahkan.   Adapun parpol yang calegnya bisa bertarung di seluruh dapil yaitu Partai NasDem, PKB, Partai Demokrat, PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura, PBB, dan PKS.   "Ke-8 parpol tersebut memenuhi persyaratan administratif yang diminta KPU untuk memenuhi kriteria caleg dan keterwakilan perempuan," ujar komisioner KPU Ida Budhiati usai Penyampaian Hasil Verifikasi Perbaikan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR RI Pemilu 2014 di Jakarta, Senin (10/6).***    

JAKARTA (12 Juni 2013):  Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan hasil verifikasi daftar calon sementara (DCS) yang dikeluarkan sudah final. Partai tidak bisa lagi melakukan perbaikan atau penggantian DCS. "Ini sudah final, itu sudah jelas di aturan kami. Dulu kan sudah diberi kesempatan bagi Parpol untuk membenahi semuanya. Dan lalu soal verifikasi ini kan juga sudah tugas kami," ujar Komisioner KPU Hadar Navis Gumay saat berbincang di ruangannya, Jakarta , Selasa (11/6).   Sesuai aturan, papar Hadar, berkas bakal calon legislatif (bacaleg) yang telah diperbaiki tidak bisa dikoreksi lagi. Meski pun ada empat partai yang terganjal syarat keterwakilan perempuan menyampaikan pembelaan.   Pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya kepada Parpol jika keberatan dengan hasil verifikasi KPU untuk melaporkan kepada Bawaslu.   "Ya, nggak apa-apa. Kami menganjurkan itu. Daripada mereka datang ke kami, jawabannya akan tetap sama. Kemudian, tergantung Bawaslu mau urus laporan itu atau tidak, silahkan saja. Nanti Bawaslu akan panggil KPU, dan bertemu di persidangan,” lanjutnya.   Pada kasus PPP, lanjut Hadar, dalam pencalonan anggota dewan dapil Jateng III karena salah satu perempuan tidak memenui syarat setelah KTP-nya kedaluarsa atau habis masa berlakunya. KTP adalah syarat utama yang harus dipenuhi caleg. Karena satu perempuan tidak memenuhi syarat, itu memengaruhi keterwakilan 30 persen perempuan di dapil tersebut.   "PPP mengatakan sudah menyerahkan surat keterangan bahwa KTP-nya kedaluarsa dan sedang menunggu proses e-KTP. Kita sudah mencari surat itu tetapi tidak ada. Jadi, satu perempuan KTP-nya tidak berlaku. Sehingga calon perempuannya berkurang dan semua daftar calon di dapil itu tidak memenuhi syarat," katanya.   Kasus Partai Gerindra dan PKPI, hasil verifikasi di dua dapil berbeda ditemukan ada satu bacaleg perempuan, dengan nama Nur Rachmawati, yang terdaftar di kedua partai itu.    PKPI tetap berkukuh bahwa bacaleg tersebut terdaftar di Dapil Jabar V, namun Gerindra mengaku memiliki surat keterangan dari yang bersangkutan bahwa dia telah mengundurkan diri dari PKPI.   "Nah yang ini jelas, calon ini ke kanan dan ke kiri. Saya tegaskan sekali lagi, KPU sudah berikan kesempatan untuk mereka (Parpol) benahi semuanya kan?" imbuh Hadar Gumay.(DD)