Pemerintah Diminta Tindak Tegas Kapal Aktivis

JAKARTA (18 Agustus): Sehubungan dengan informasi adanya kapal dari Australia yang membawa sekitar 50 aktivis pro-Papua Merdeka yang sedang bertolak ke Papua, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin menilai hal tersebut harus ditindak tegas oleh pemerintah Indonesia.

Menurut dia, Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari NKRI, seperti juga sudah diikrarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada tanggal 16 Agustus 2013 bahwa NKRI adalah harga mati.

"Maka pertahankanlah keutuhan NKRI dengan cara apa pun, tak ada kompromi apa pun. Kedatangan mereka, baik langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap semangat separatisme di bumi Papua yang memang sedang ada masalah. Pemerintah Indonesia harus bertindak tegas," ujarnya.

Menanggapi pelayaran para aktivis yang tergabung dalam Freedom Flotilla itu pemerintah Australia secara resmi menyatakan tidak mendukung Kelompok yang berusaha melanggar hukum negara lain.

Dalam siaran pers Kedutaan Besar Australia di Jakarta Minggu (18/8) disebutkan bahwa Freedom Flotilla adalah golongan pinggir yang pandangannya tidak didukung orang Australia pada umumnya. ''Kebijakan Pemerintah Australia tentang kedaulatan Indonesia benar-benar jelas, Australia mengakui dan mendukung kedaulatan Indonesia termasuk provinsi-provinsi Papua,'' tegas Kedubes Australia.

Sedangkan Menko Polhukam Djoko Suyanto menginstruksikan TNI AL dan TNI AU melalui Panglima TNI untuk mengantisipasi kedatangan kapal Australia yang membawa aktivis Australia tersebut. Djoko menegaskan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriaty.

Menurut Djoko, Greg menjelaskan bahwa kapal tersebut akan berlayar dari Cairns ke Papua Nugini, bukan ke Indonesia atau wilayah Papua. "Mereka juga tidak memiliki visa untuk melintas wilayah Indonesia. TNI AL dan AU sudah siaga untuk mengantisipasi perjalanan mereka," kata Djoko melalui pesan singkatnya di Jakarta, Minggu.*