Partai NasDem Nilai Kasus DPT Bikin Miris Banyak Pihak

JAKARTA (25 Oktober): Ketua Bappilu Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan mengatakan kekisruhan, karut marut atau tidak pastinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 membuat semua pihak miris.

“Bagaimana mungkin untuk menyusun sistem yang memuat data pemilih saja selalu muncul problem yang hampir sama dari pemilu ke pemilu, padahal untuk itu sudah dibuat peraturannya melalui UU dan dukungan anggaran yang mencapai angka triliunan rupiah,” katanya di Jakarta, Jumat (25/10).

Ferry mengatakan, UU Administrasi Kependudukan (UU No 23 Tahun 2006), merupakan awal hadirnya daftar pemilih yang lebih baik dan lebih valid karena didukung teknologi tinggi dalam sebuah sistem yang disebut SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan).

Dengan sistem ini, menurut Ferry, diharapkan era daftar pemilih untuk Pemilu 2014 akan lebih valid dan tersistematis, dengan begitu bangsa ini bisa berharap bahwa pada Pemilu 2019 bisa menggunakan mekanisme e-voting.

Dalam UU Adminduk tersebut diberi penegasan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun setelah UU tersebut diundangkan, maka seluruh penduduk Indonesia diberi NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang unik, khas dan tunggal. Sedangkan bagi yang sudah berusia 17 tahun, sudah atau pernah menikah diberi KTP dalam bentuk e-KTP.

Setelah dimutkhirkan oleh KPU, ternyata ada sekitar 4 juta warga yang tidak memiliki NIK atau NIK-nya bermasalah. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah untuk menyelesaikannya?

Ferry menegaskan, pemerintah tidak bisa lepas tangan begitu saja, karena setiap pemilih harus memiliki NIK. “Jika NIK pemilih tidak diselesaikan, maka akan ada sejumlah warga negara yang kehilangan hak pilihnya karena tidak mendapatkan NIK dari pemerintah dalam hal ini Mendagri,” katanya.

Karena kondisi itulah, maka Partai NasDem meminta pemerintah dalam hal ini Mendagri untuk tidak lepas tangan dan ikut aktif menyelesaikan validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini.

“Partai NasDem tidak ingin kekacauan DPT terulang lagi dalam Pemilu 2014 ini. Dengan dukungan UU dan anggaran yang besar, rasanya tak pantas, kekacauan itu terjadi,” tegasnya.

Partai NasDem, demikian Ferry, meminta Mendagri tidak lepas tangan tentang tidak validnya DPT untuk Pemilu 2014 ini, karena ini akan menjadi faktor yang menurunkan tingkat legitimasi pemilu.[]