Banyak Perppu Bukti Kepemimpinan Tidak Efektif
JAKARTA (15 Oktober): Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan banyaknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah bukti tidak efektifnya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ditemui seusai melaksanakan salat Ied di Masjid Nursiah Daud Paloh di Jakarta pada Selasa (15/10), Surya mengatakan Presiden Yudhoyono memegang peranan strategis didalam menjalankan negara dan pemerintahan.
“Harusnya sebagai pimpinan sebuah parpol besar dengan suara mayoritas, pimpinan koalisi partai-partai besar dan sekaligus Presiden, dia hanya perlu mengkonsolidasikan kepentingan-kepentingan yang ada dengan baik,” ungkapnya.
Selain itu keluarnya Perppu merupakam bukti tidak adanya konsensus di parlemen. Surya menilai seharusnya SBY bisa mengambil langkah dan kebijakan terhadap partai-partai yang tergabung didalam koalisi terkait misalnya dengan mempersilakan partai-partai tersebut untuk mengambil langkahnya masing-masing menjelang 2014.
Namun terkait Perppu yang dikeluarkan dalam upaya penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK), ia menilai hal ini sudah tepat karena Presiden memiliki hak untuk menyelamatkan lembaga atau institusi negara yang sedang dalam keadaan kacau. Perppu harus dipandang sebagai cara terakhir dalam menyelesaikan masalah ini. Jika memang Perppu dinilai tidak tepat maka DPR dapat mengamandemen UU terkait posisi, kedudukan dan peranan MK.
Tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar merupakan cerminan belum tercapainya cita-cita reformasi. Sejak digulirkan pada 1998 lalu, Surya menilai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) belum sepenuhnya hilang dari Indonesia. Pemimpin, sebutnya, merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya hal ini.
“NasDem tidak merasa kaget dengan adanya peristiwa-peristiwa terkait KKN karena memang hampir semua institusi resmi pemerintah masih banyak yang melakukan KKN,” tegasnya.
Ia mengatakan jika saja jaringan KPK lebih luas dan bekerja lebih keras lagi maka akan semakin banyak pejabat pemerintahan yang tertangkap atas dugaan praktek KKN tersebut.
Menurut Surya, bangsa Indonesia membutuhkan keteladanan dan hal inilah yang hilang saat ini. Faktanya kini ada 309 kepala daerah di seluruh Tanah Air tersangkut kasus korupsi. Hal ini sudah mencapai setengah dari total jumlah kepala daerah di Indonesia yang mencapai 500 orang.
Keadaan itu akan diperparah dengan tidak adanya partai yang kuat hasil Pemilu 2014 mendatang. Karena itu, katanya, dibutuhkan upaya penyederhaan partai politik pada masa sekarang ini. Namun SBY justru terkesan membiarkan berkembangnya partai politik dengan dalih hal tersebut merupakan model demokrasi.*
